LUBUKLINGGAU-Wali Kota Lubuklinggau, H SN Prana Putra Sohe didampingi Ketua DPRD, Kajari, Kasdim 0406 dan Waka Polres memimpin rapat pembahasan dan evaluasi Covid-19 di Kota Lubuklinggau. Rapat dilaksanakan di rumah dinas wali kota Kelurahan Petanang, Senin (23/11).
Dalam rapat dibahas mengenai bagaimana penegakan hukum dan disiplin dalam menaati protokol covid-19, khususnya dilingkungan masyarakat. Karena, hingga saat ini seperti hajatan dan beberapa kegiatan yang melibatkan kumpulan masa masih belum diizinkan.
“Surat edaran Wali Kota tentang hajatan belum di cabut, dan pihak Polsek juga tidak lagi memberikan izin pelaksanaan hajatan, kecuali akad nikah di masjid,” ungkap Nanan, sapaan H SN Prana Putra Sohe.
Dia menuturkan yang tersulit adalah pelaksanaan hajatan oleh masyarakat di rumah masing-masing, karena menurut Wako hal itu sulit dilakukan pemantauan. “Kalau di gedung, kita bisa batasi sesuai aturannya yakni setengah dari kapasitas gedung,” ungkapnya.
Ia menjelaskan bahwa penegakan prokes di kawasan tertentu tetap terus dilaksanakan. Ia menegaskan pula, satpol PP harus tegas laksanakan perwalnya. “Kalau masih ada melanggar, ya bubarkan saja,” tegas dia.
Selanjutnya, terkait dengan penanganan dirumah sakit apalagi pasien yang bergejala harus terus di monitor, dan pasien yang ada dirumah sakit, data jumlahnya harus terbuka.
“Untuk OTG yang ada di gedung UPT Diklat, mulai Desember kerjasama dengan RS Siti Aisyah, bahwa di UPT Diklat ini sama dengan RS Darurat dari Siti Aisyah, tujuannya adalah untuk memgurangi beban APBD kita,” terangnya.
Kemudian juga, tujuannya adalah supaya Dinas Kesehatan yang selama ini menangani bandiklat dapat lebih fokus dalam upaya pencegahan dilapangan, bisa mengontrol puskesmas yang ada.
Selain itu, Nanan meminta juga kepada pihak kecamatan dan kelurahan agar tetap berkoordinasi dengan Polsek untuk terus melakukan sosialisasi covid-19. /*
Discussion about this post